Syahrudin Prioritaskan Dua Ruas Jalan Ibu Kota Kecamatan

Syahrudin M Noor, Wakil Ketua I DPRD PPU. (Zonaikn/Ist)

Zonaikn.com, Penajam – Peningkatan kapasitas jalan di ibu kota kecamatan dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mendorong agar kawasan Penajam, Babulu, dan Waru mendapatkan perhatian dalam rencana pembentukan jalan dua ruas.

Bacaan Lainnya

Menurut Syahrudin, kepadatan kendaraan di kawasan pusat aktivitas masyarakat semakin membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Terlebih, sejumlah ruas jalan berada di sekitar pasar dan pertokoan sehingga aktivitas kendaraan bercampur dengan kegiatan masyarakat.

Ia berharap peningkatan jalan dapat mulai direalisasikan pada 2027. Namun, menurutnya, pengerjaan perlu dilakukan dengan menentukan skala prioritas agar kawasan yang paling membutuhkan dapat ditangani terlebih dahulu.

“Kalau memang bisa, kita berharap 2027. Paling tidak ibu kota kecamatan, khusus PPU, itu sudah menjadi wajib untuk dua ruas karena memang padat,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Syahrudin menyebut Babulu dan Waru menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian. Sementara itu, kawasan Petung yang sudah memiliki dua ruas jalan dinilai masih membutuhkan pelebaran. Begitu pula beberapa bagian jalan di kawasan Penajam yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.

“Prioritas pertama ibu kota kecamatan dulu dibuat jalur dua. Babulu, kemudian Waru. Petung itu sudah dua ruas, cuma perlu pelebaran saja. Penajam juga tinggal pelebaran,” jelasnya.

Ia menilai, pembenahan jalan di pusat kecamatan tidak boleh terus ditunda. Sebab, kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat.

Jika tidak ditata, pertumbuhan bangunan dan kegiatan usaha di tepi jalan berpotensi semakin mempersempit ruang lalu lintas.

Terkait persoalan bangunan atau tempat usaha yang berada di dekat jalan, Syahrudin menjelaskan bahwa terdapat ketentuan mengenai ruang milik jalan.

Baca juga :  DPRD PPU Dorong Kuota BBM Khusus Petani dan Nelayan

Ia menyinggung hasil pembahasan sebelumnya di kawasan Waru, bahwa bidang tanah yang memang masuk dalam ruang milik jalan dan tidak memiliki sertifikat kepemilikan tidak serta-merta dapat dimintakan ganti rugi.

“Dari dulu itu memang ada sekian meter untuk jalan. Tanah yang menjadi ruang jalan itu bukan menjadi milik pribadi,” katanya.

Karena itu, ia berharap penataan dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Syahrudin menegaskan, pembangunan jalan harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

Menurutnya, jalur utama tersebut merupakan akses penghubung antarkabupaten dan bagian dari jaringan Trans Kalimantan.

“Ini jalan utama, akses jalan utama. Penghubung antarkabupaten, antarprovinsi. Harapannya jalan ini bisa menjadi jalan yang lebih baik dan bebas hambatan,” pungkasnya. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *