Zonaikn.com, Penajam – Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi perhatian DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, berharap pemerintah memberikan kepastian status dan hak pegawai agar mereka tidak terlalu lama menunggu proses perubahan status kepegawaian.
Syahrudin menyatakan, apabila kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat, pemerintah daerah tentu akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kita harapkan pelaksanaannya tidak menimbulkan proses yang berlarut-larut,” ujar Syahrudin M Noor, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, banyak pegawai yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan karena sudah lama menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, ia menilai pengalaman kerja mereka perlu menjadi pertimbangan dalam proses penataan status kepegawaian.
“Kalau memang itu keputusan pemerintah pusat, ya pasti kita ikut. Dan kita juga senang ada kepastian hukum untuk teman-teman ini,” ujarnya.
Ia bahkan berpandangan bahwa pegawai yang telah melalui proses seleksi dan memiliki pengalaman panjang sebaiknya tidak terus dibebani tahapan yang terlalu panjang.
“Kalau menurut saya, sama saja seperti dulu. Mereka ini sudah terampil semua, sudah lama mengelola. Mending langsung diangkat PNS,” katanya menyampaikan pandangan pribadinya.
Meski demikian, Syahrudin memahami bahwa pelaksanaan pengangkatan tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Ia meminta pemerintah memastikan proses penataan tersebut berjalan dengan jelas sehingga pegawai mengetahui status, hak, dan kewajiban mereka.
“Jangan terlalu lama. Orang menunggu kepastian hukum terkait dengan gaji dan statusnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlakuan yang adil terhadap pegawai yang telah mengabdi.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka perbedaan status dan ketentuan kerja agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lingkungan aparatur.
Syahrudin berharap pemerintah pusat turut mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menyusun kebijakan kepegawaian.
Sebab, pelaksanaan kebijakan nasional tetap membutuhkan kesiapan anggaran dari pemerintah daerah.
Ia menilai komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan baik agar penataan pegawai tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.
Dengan kepastian status dan penghasilan, para pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih tenang sekaligus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. (Adv)








