Bijak Dukung Kepastian Status PPPK, Minta Skema Tunjangan Diperjelas

PPPK. (Zonaikn/Ist)

Penajam – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menyambut positif upaya memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menurutnya, perubahan status tersebut merupakan langkah baik karena memberikan kepastian karier bagi pegawai yang selama ini telah menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan daerah.

Bacaan Lainnya

Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan status harus diikuti dengan kejelasan pemenuhan hak keuangan pegawai.

Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang realistis agar peningkatan status tidak justru menimbulkan persoalan baru.

“Secara prinsip bagus sebenarnya. Artinya kita memberi kepastian karier kepada para pegawai-pegawai kita,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).

Bijak menjelaskan, persoalan yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana pemerintah menyusun mekanisme pembayaran hak pegawai, terutama terkait tunjangan atau tambahan penghasilan yang menjadi kewenangan daerah.

Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada perubahan status administrasi, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan pegawai tetap menjadi pertimbangan.

“Jangan sampai nanti ada hak-hak yang mengecewakan. Statusnya oke, tapi hak keuangannya tidak oke,” tegasnya.

Menurutnya, pembahasan mengenai skema tersebut masih membutuhkan koordinasi antara TAPD dan Banggar DPRD.

Perhitungan kebutuhan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta besaran belanja pegawai.

Bijak mengatakan keputusan mengenai mekanisme pemberian hak keuangan belum ditetapkan. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu proses pembahasan anggaran yang sedang berjalan.

Ia berharap pemerintah dapat menyusun skema yang memberikan kepastian bagi pegawai tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.

Baca juga :  Jamaluddin Apresiasi Koperasi yang Buka Kerja bagi Perempuan

Menurutnya, peningkatan status kepegawaian seharusnya menjadi momentum memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan.

“Kepastian karier yang disertai pemenuhan hak secara proporsional diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas,” pesan Bijak. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *