Zonaikn.com, Bima – Suasana tegang mewarnai aksi audensi yang digelar Aliansi Serikat Pemuda Monta di halaman Kantor Camat Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Jumat (12/9/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan camat yang dinilai tidak transparan, berpotensi melawan hukum, serta merugikan masyarakat.
Massa yang tergabung dalam aliansi tersebut datang dengan sejumlah tuntutan. Mereka menyoroti persoalan transparansi laporan anggaran, akuntabilitas kinerja, hingga mempertanyakan kapasitas Plt Camat Monta dalam memimpin roda pemerintahan di tingkat kecamatan.
Bahkan, massa menuntut agar Plt Camat segera mundur dari jabatannya bila tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Sejak awal, massa berencana melakukan audensi secara langsung dengan camat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kekecewaan muncul karena camat tidak berada di kantornya. Alih-alih ditemui, mereka justru dihadapkan dengan aparat Satpol-PP setempat.
“Kami sudah melayangkan surat resmi untuk audensi, tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik. Saat kami mencoba menegaskan sikap dengan memukul meja, tiba-tiba pihak Satpol-PP melakukan tindakan represif terhadap kami,” ungkap salah satu perwakilan aliansi.
Menurutnya, pemukulan terjadi tidak hanya di dalam aula kantor camat, tetapi juga berlanjut hingga ke luar, bahkan ke jalan raya. Insiden ini membuat situasi semakin ricuh dan menimbulkan kemarahan massa.
Sebagai bentuk protes, massa kemudian menutup Jalan Lintas Parado–Monta. Aksi penutupan jalan itu berlangsung cukup lama, hingga mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Meski begitu, massa menegaskan langkah tersebut terpaksa dilakukan karena kecewa atas sikap camat yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat.
Adapun empat poin tuntutan utama yang disampaikan Aliansi Serikat Pemuda Monta, yaitu:
- Mendesak adanya transparansi dan evaluasi kinerja Plt Camat Monta.
- Menuntut keterbukaan terkait laporan anggaran triwulan Pemerintah Kecamatan Monta.
- Meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kecamatan Monta.
- Menuntut Plt Camat Monta untuk mundur dari jabatannya bila tidak mampu mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya.
Ketegangan semakin meningkat karena massa menduga tindakan represif aparat Satpol-PP tidak lepas dari instruksi Plt Camat Monta. Selain itu, mereka juga menyesalkan adanya dugaan ucapan bernada SARA yang dilontarkan oleh aparat saat terjadi bentrokan. Hal ini semakin memperburuk situasi dan menambah kemarahan massa yang hadir.
“Kami menilai pemukulan ini bukan sekadar tindakan spontan, melainkan ada arahan dari pimpinan. Apalagi disertai kata-kata yang menyinggung SARA, ini tidak bisa dibiarkan,” tegas salah satu orator aksi.
