Zonaikn.com, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melayangkan kritik terhadap besarnya anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), pada tahun anggaran 2024.
Kepada awak media, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menilai hal ini sebagai bukti lemahnya perencanaan, serta gagalnya Pemprov Kaltim dalam memenuhi hak-hak masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan adanya Silpa sebesar Rp2,5 triliun. Ini bukan angka kecil. Artinya, ada hak masyarakat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, tetapi justru tidak terlaksana,” tegasnya.
Damayanti bilang, anggaran sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Terutama dalam sektor pendidikan, seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah di berbagai wilayah Kaltim.
“Silpa ini mencerminkan lemahnya eksekusi dan kurang jeli dalam menyusun perencanaan. Pemerintah provinsi harus lebih serius agar hak-hak masyarakat tidak lagi terabaikan,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya Damayanti mendesak, agar kedepan tidak ada lagi anggaran besar yang mengendap dan tidak terserap optimal dengan, apalagi jika menyangkut pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Ini sangat disayangkan. Kalau dibiarkan terus seperti ini, masyarakat akan terus menjadi korban dari ketidakefektifan perencanaan anggaran,” pungkasnya.
