Zonaikn.com-Samarinda, 26 Februari 2025, pemuda yang terhimpun dalam Suara Pemuda Kalimantan Timur (SPK-KALTIM), menggelar aksi demonstrasi di depan KSOP Kelas II A Samarinda. Aksi ini diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya kecelakaan di sungai akibat dugaan kelalaian pengawasan pemanduan oleh KSOP Kelas II A Samarinda, yang dianggap telah membiarkan pelaksanaan pemanduan oleh pilot yang tidak bersertifikasi secara resmi.
Bermula, pada hari minggu, 16 Februari 2025 sebuah kapal tongkang bermuatan kayu, Indosukses 28 yang ditarik oleh tugboat MTS 28, menabrak pilar ketiga jembatan Mahakam Satu sekitar pukul 16.00 WITA. Akibatnya, fender pelindung jembatan hilang dan retakan muncul dibeberapa bagian struktur jembatan.
Insiden ini bukan yang pertama kali terjadi, tercatat sejak 2006-2025, struktur jembatan berusia 38 tahun ini sudah lebih 20 kali di hantam (tertabrak) kapal.
Jembatan Mahakam yang dibangun pada 6 Oktober 1983 ini, mulai beroperasi sejak diresmikan pada 2 Agustus 1986 merupakan jalur penghubung samarinda Seberang dan Samarinda kota. Selain sebagai penghubung, Jembatan Mahakam satu merupakan salah satu akses mobilitas laju pertumbuhan perekonomian di kota Samarinda Kalimantan Timur yang kini di tutup karena adanya insiden kapal muatan kayu yang menabrak Jembatan tersebut.
Berulangnya tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam, menunjukkan dugaan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas sungai oleh badan otoritas terkait, terutama badan otoritas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.
Oleh karena itu, Suara Pemuda Kalimantan Timur (SPK-KALTIM) melaksanakan aksi demonstrasi sebagai respon terhadap meningkatnya kecelakaan di sungai akibat adanya dugaan kelalaian Pengawasan Pemanduan oleh KSOP Kelas II A Samarinda.
“Kami menduga pihak-pihak terkait, telah membiarkan pelaksanaan pemanduan oleh pilot yang tidak bersertifikasi secara resmi. Sehingga mengakibatkan sebuah kapal tongkang bermuatan kayu, Indosukses 28 yang ditarik oleh tugboat MTS 28, menabrak pilar ketiga jembatan ini sekitar pukul 16.00 WITA, yang mengakibatkan fender pelindung jembatan hilang dan retakan muncul dibeberapa bagian struktur jembatan,” Ujarnya
Sukrin, sekretaris umum SPK-KALTIM mengkritik dugaan adanya kelalain tugas dari KSOP Kelas II A Samarinda tersebut.
“Kami, tidak ingin problem kapal tabrak jembatan di anggap sederhana, jangan tunggu ada korban baru saling lempar tanggung jawab padahal insiden demikian bisa di lakukan pencegahan. Kritik atas dugaan kelalain tugas di atas akan kami teruskan kepada Kementerian Perhubungan untuk dilakukan evaluasi besar-besaran dan investigasi menyeluruh terkait kinerja struktur di bawahnya yaitu KSOP Kelas IIA Samarinda, jika tidak ada atensi yang jelas,”Tambahnya.
Suara Pemuda Kalimantan Timur (SPK-KALTIM), menuntut agar KSOP Kelas II A Samarinda segera mengambil langkah kongkret.
TUNTUTAN :
1. Menuntut KSOP Kelas II A Samarinda sebagai (Pengawas Pemanduan) kepada Pelindo Samarinda untuk mengevaluasi pemandu melihat tingkat Kecelakaan sungai di Kota Samarinda;
2. Menuntut KSOP Kelas II A Samarinda, mengambil kebijakan sesuai Peraturan KSOP yang dimuat Dalam PM 16 Tahun 2023 atas perubahan keempat PM 36 Tahun 2012 tentang ORGANISASI dan TATA KERJA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
3. Melaporkan kepada dirjen Hubla mencabut pelimpahan pelaksanaan Pemandu Pelindo IV Samarinda No.KP.1073/DJPL.2021, Disebabkan dugaan indikasi banyaknya pemandu (Pilot) yang tidak memiliki Sertifikasi Pemanduan dan Penundaan. Sehingga Mengakibatkan banyak Kecelakaan Sungai di Wilayah Pelindo IV Kota samarinda, dalam hal ini Pengolongan Jembatan, Penabrakan Fasilitas Umum dan Fasilitas Masyarakat.
4. Apabila KSOP Kelas II A Samarinda tidak bisa mengambil tindakan tegas, maka kami Mendesak Copot Kepala KSOP Kelas II A Samarinda, karena mendiamkan Pelindo IV Samarinda Selama Bertahun-tahun pemandu yang tidak mempunyai sertifikasi, Sehingga terdata banyak penabrakan terhadap fasilitas publik berupa jembatan yang menghubungkan Samarinda kota dan Samarinda Seberang serta masih banyak yang belum terdata dalam lalu lintas Sungai.
5. Ketiga tuntutan di atas kami teruskan kepada kementerian perhubungan untuk di tindak lanjuti sebagai bahan evaluasi Organisasi dan Tata Kerja KSOP Kelas IIA Samarinda yang di diduga melakukan kelalaian tugas sehingga berakibat fatal pada tutupnya Jembatan Mahakam satu sebagai akses mobilitas masyarakat dan perputaran ekonomi Kalimantan timur.
Sukrin, menambahkan tuntutan, mendesak Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk segera mencabut izin pelayaran tongkang Indosukses 28. Tongkang tersebut diduga kuat milik PT. Pelayaran Mitra Tujuh Samudra, sebuah perusahaan pelayaran yang berkantor pusat di Batam, Kepulauan Riau.
Tuntutan ini diajukan sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden tabrakan jembatan Mahakam yang terjadi, serta untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Samarinda. Dan kapal tersebut diduga sudah terlibat dua kali penabrakan.
Dalam sebuah pernyataan lain, korlap perwakilan demonstran, Sukrin yang juga sekretaris umum SPK-KALTIM, mengatakan;
“Kami tidak bisa membiarkan keselamatan masyarakat dan integritas fasilitas publik diabaikan. Sudah saatnya KSOP bertindak tegas untuk memastikan setiap pemandu memiliki sertifikasi resmi dan operasional pemanduan berjalan sesuai prosedur,” Pungkasnya.
M. Ridha. R, Kepala Pelaksana Harian KSOP Kelas II Samarinda juga memberikan respon positif adanya aksi demontrasi yang di lakukan oleh SPK-KALTIM, dan mempersilahkan SPK-KALTIM untuk berdiskusi dalam Aula KSOP Kelas II A Samarinda mengenai aspirasi yang disampaikan.
“Adik-adik kita ini kan membawa aspirasi, jadi perlu kami menerima aspirasi itu. Sehingga apa yang menjadi masukan ke kami, kita evaluasi yang ada, baik masalah pemanduan dan sebagainya, itu kan masukan bukan tuntutan sebenarnya. Masukannya supaya ada perbaikan-perbaikan, sehingga tidak terjadi kecelakaan lagi dan InsyaAllah kita evaluasi kembali bersama-sama dengan tim yang ada, evaluasi kejadian-kejadian ini supaya tidak terjadi kedua kalinya.” Tandanya.
Aksi demonstrasi ini, diharapkan dapat memberikan tekanan moral kepada KSOP dan Pelindo IV Samarinda agar segera memperbaiki sistem pengawasan pemanduan, sehingga insiden kecelakaan di sungai dapat diminimalkan.
