Terbaru

“Mereka tampilkan seperti bukti yang lalu yaitu bukti – bukti pelapasan yang membuat keyakinan kami tidak ada dalam kelompok dan beberapa bukti juga kami curigai tidak ada tanda tangan dari pemerintah setempat yang mengeluarkan surat tersebut, dan kami juga menghadirkan bukti berupa pernyataan – pernyataan masyarakat yang namanya di sebut dalam bukti yang menjual lahan Poktan UBM tentunya dalam pernyataan itu kami akan menjadikan bukti sebagai pertimbangan majelis hakim nanti,” ujar Gunawan. Kamarudin, salah satu warga Kampung Tumbit Melayu, ia diduga dan di tuduh oleh pihak PT Berau Coal telah menjual lahan Poktan UBM namun faktanya ia tidak pernah sama sekali menjual lahan milik Poktan. “Kalau yang saya jual itu lahan pribadi saya bukan milik Poktan UBM,” imbuhnya. Rafik Koordinator Lapangan Poktan UBM mengakui ia tidak heran dan kaget dengan adanya pembuktian surat – surat PT Berau Coal karena menurutnya pihak perusahaan pasti berupaya memberikan bukti meskipun tidak valid. “Saya tidak kaget dengan banyaknya bukti yang diajukan PT Berau Coal meskipun tidak jelas karena kita sudah bisa lihat di sidang PS kemarin, itu tidak ada bantahan sama sekali dari legalnya PT Berau Coal tentang kordinat kelompok tani, nah itu sudah jelas bahwa mereka tidak ada pernah membebaskan. Seandainya mereka pernah membebaskan tentunya mereka ada perlawanan,” aku Rafik. Rafik meminta agar lahan masyarakat Poktan UBM Tumbit Melayu agar bisa diproses secara adil dan benar sesuai kajian para pakar hukum dan pihak majelis hakim dapat mengambil keputusan seadil – adilnya serta bisa membuat pertimbangan dalam permasalahan ini. “Semoga yang mulia majelis hakim yang menangani kasus ini bisa bersikap adil, kemana lagi kami mencari keadilan kalau tidak di pengadilan ini, semoga penegak hukum di negeri ini masih menanamkan Pancasila di hati mereka terutama sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pintanya. Senada, Ketua Ormas Permada Anton berharap kepada yang mulia majelis hakim di dalam sengketa lahan antara masyarakat dan PT Berau Coal agar bisa cepat di selesaikan, dan mereka juga berharap agar perusahaan untuk membayar hak masyarakat yang sudah di dzoliminnya selama puluhan tahun. Hingga berita ini diturunkan pihak PT Berau Coal masih enggan memberikan jawaban. Mestinya perusahaan sebesar PT Berau Coal mampu menyerahkan maupun memperlihatkan bukti yang sebenarnya jika memang memiliki. Gunawan sebagai kuasa hukum Poktan UBM mengatakan surat bukti pihak PT Berau Coal masih sama seperti yang pada sidang minggu lalu, dan diduga masih banyak tanda tangan didalam surat bukti PT Berau Coal yang belum lengkap dan akurat. “Mereka tampilkan seperti bukti yang lalu yaitu bukti – bukti pelapasan yang membuat keyakinan kami tidak ada dalam kelompok dan beberapa bukti juga kami curigai tidak ada tanda tangan dari pemerintah setempat yang mengeluarkan surat tersebut, dan kami juga menghadirkan bukti berupa pernyataan – pernyataan masyarakat yang namanya di sebut dalam bukti yang menjual lahan Poktan UBM tentunya dalam pernyataan itu kami akan menjadikan bukti sebagai pertimbangan majelis hakim nanti,” ujar Gunawan. Kamarudin, salah satu warga Kampung Tumbit Melayu, ia diduga dan di tuduh oleh pihak PT Berau Coal telah menjual lahan Poktan UBM namun faktanya ia tidak pernah sama sekali menjual lahan milik Poktan. “Kalau yang saya jual itu lahan pribadi saya bukan milik Poktan UBM,” imbuhnya. Rafik Koordinator Lapangan Poktan UBM mengakui ia tidak heran dan kaget dengan adanya pembuktian surat – surat PT Berau Coal karena menurutnya pihak perusahaan pasti berupaya memberikan bukti meskipun tidak valid. “Saya tidak kaget dengan banyaknya bukti yang diajukan PT Berau Coal meskipun tidak jelas karena kita sudah bisa lihat di sidang PS kemarin, itu tidak ada bantahan sama sekali dari legalnya PT Berau Coal tentang kordinat kelompok tani, nah itu sudah jelas bahwa mereka tidak ada pernah membebaskan. Seandainya mereka pernah membebaskan tentunya mereka ada perlawanan,” aku Rafik. Rafik meminta agar lahan masyarakat Poktan UBM Tumbit Melayu agar bisa diproses secara adil dan benar sesuai kajian para pakar hukum dan pihak majelis hakim dapat mengambil keputusan seadil – adilnya serta bisa membuat pertimbangan dalam permasalahan ini. “Semoga yang mulia majelis hakim yang menangani kasus ini bisa bersikap adil, kemana lagi kami mencari keadilan kalau tidak di pengadilan ini, semoga penegak hukum di negeri ini masih menanamkan Pancasila di hati mereka terutama sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pintanya. Senada, Ketua Ormas Permada Anton berharap kepada yang mulia majelis hakim di dalam sengketa lahan antara masyarakat dan PT Berau Coal agar bisa cepat di selesaikan, dan mereka juga berharap agar perusahaan untuk membayar hak masyarakat yang sudah di dzoliminnya selama puluhan tahun. Hingga berita ini diturunkan pihak PT Berau Coal masih enggan memberikan jawaban. Tangani Jalan Licin di Timbau, Damkar Kukar Bersihkan Tumpahan Oli Depan Richeese Factory Dorong Kemandirian Pangan, Camat Samboja Perkuat Program Ketahanan dan Perikanan Damayanti Kecam Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan UNMUL: Tindakan Ini Merusak Dunia Akademik Bursa Ketua SMSI Kaltim Memanas, Indra Teguh Nyatakan Diri Siap Perjuangkan Media Daerah

Maret 3, 2025Maret 9, 2025

Rudy Mas’ud dan Seno Aji Tegaskan Gratispol Siap Laksanakan

Zonaikn.com, Samarinda - Perdana hadir dalam Rapat Paripurna ke-8 yang digelar oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur […]

Februari 19, 2025

Operasi Pasar LPG 3 Kg di Tenggarong Diserbu Warga

Juli 20, 2024Juli 21, 2024

DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke – 19

Juni 27, 2024Juni 29, 2024

DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke 17

Juni 26, 2024

Soal PUS, KPU Kota Samarinda Siapkan Tim Medis.

Juni 23, 2024Juni 23, 2024

TAPERA : KEBERADAAN DAN TANTANGAN DALAM PRESPEKTIF KEADILAN SOSIAL

Juni 22, 2024

Optimis Temukan Dampak Positif, Pemprov Kaltim Buka Peluang Kerja Sama Sister Province Dengan Provinsi Anhui.

Juni 1, 2024Juni 23, 2024

Jahidin Gelar Dialog Rakyat Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam

“Mereka tampilkan seperti bukti yang lalu yaitu bukti – bukti pelapasan yang membuat keyakinan kami tidak ada dalam kelompok dan beberapa bukti juga kami curigai tidak ada tanda tangan dari pemerintah setempat yang mengeluarkan surat tersebut, dan kami juga menghadirkan bukti berupa pernyataan – pernyataan masyarakat yang namanya di sebut dalam bukti yang menjual lahan Poktan UBM tentunya dalam pernyataan itu kami akan menjadikan bukti sebagai pertimbangan majelis hakim nanti,” ujar Gunawan. Kamarudin, salah satu warga Kampung Tumbit Melayu, ia diduga dan di tuduh oleh pihak PT Berau Coal telah menjual lahan Poktan UBM namun faktanya ia tidak pernah sama sekali menjual lahan milik Poktan. “Kalau yang saya jual itu lahan pribadi saya bukan milik Poktan UBM,” imbuhnya. Rafik Koordinator Lapangan Poktan UBM mengakui ia tidak heran dan kaget dengan adanya pembuktian surat – surat PT Berau Coal karena menurutnya pihak perusahaan pasti berupaya memberikan bukti meskipun tidak valid. “Saya tidak kaget dengan banyaknya bukti yang diajukan PT Berau Coal meskipun tidak jelas karena kita sudah bisa lihat di sidang PS kemarin, itu tidak ada bantahan sama sekali dari legalnya PT Berau Coal tentang kordinat kelompok tani, nah itu sudah jelas bahwa mereka tidak ada pernah membebaskan. Seandainya mereka pernah membebaskan tentunya mereka ada perlawanan,” aku Rafik. Rafik meminta agar lahan masyarakat Poktan UBM Tumbit Melayu agar bisa diproses secara adil dan benar sesuai kajian para pakar hukum dan pihak majelis hakim dapat mengambil keputusan seadil – adilnya serta bisa membuat pertimbangan dalam permasalahan ini. “Semoga yang mulia majelis hakim yang menangani kasus ini bisa bersikap adil, kemana lagi kami mencari keadilan kalau tidak di pengadilan ini, semoga penegak hukum di negeri ini masih menanamkan Pancasila di hati mereka terutama sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pintanya. Senada, Ketua Ormas Permada Anton berharap kepada yang mulia majelis hakim di dalam sengketa lahan antara masyarakat dan PT Berau Coal agar bisa cepat di selesaikan, dan mereka juga berharap agar perusahaan untuk membayar hak masyarakat yang sudah di dzoliminnya selama puluhan tahun. Hingga berita ini diturunkan pihak PT Berau Coal masih enggan memberikan jawaban. Mestinya perusahaan sebesar PT Berau Coal mampu menyerahkan maupun memperlihatkan bukti yang sebenarnya jika memang memiliki. Gunawan sebagai kuasa hukum Poktan UBM mengatakan surat bukti pihak PT Berau Coal masih sama seperti yang pada sidang minggu lalu, dan diduga masih banyak tanda tangan didalam surat bukti PT Berau Coal yang belum lengkap dan akurat. “Mereka tampilkan seperti bukti yang lalu yaitu bukti – bukti pelapasan yang membuat keyakinan kami tidak ada dalam kelompok dan beberapa bukti juga kami curigai tidak ada tanda tangan dari pemerintah setempat yang mengeluarkan surat tersebut, dan kami juga menghadirkan bukti berupa pernyataan – pernyataan masyarakat yang namanya di sebut dalam bukti yang menjual lahan Poktan UBM tentunya dalam pernyataan itu kami akan menjadikan bukti sebagai pertimbangan majelis hakim nanti,” ujar Gunawan. Kamarudin, salah satu warga Kampung Tumbit Melayu, ia diduga dan di tuduh oleh pihak PT Berau Coal telah menjual lahan Poktan UBM namun faktanya ia tidak pernah sama sekali menjual lahan milik Poktan. “Kalau yang saya jual itu lahan pribadi saya bukan milik Poktan UBM,” imbuhnya. Rafik Koordinator Lapangan Poktan UBM mengakui ia tidak heran dan kaget dengan adanya pembuktian surat – surat PT Berau Coal karena menurutnya pihak perusahaan pasti berupaya memberikan bukti meskipun tidak valid. “Saya tidak kaget dengan banyaknya bukti yang diajukan PT Berau Coal meskipun tidak jelas karena kita sudah bisa lihat di sidang PS kemarin, itu tidak ada bantahan sama sekali dari legalnya PT Berau Coal tentang kordinat kelompok tani, nah itu sudah jelas bahwa mereka tidak ada pernah membebaskan. Seandainya mereka pernah membebaskan tentunya mereka ada perlawanan,” aku Rafik. Rafik meminta agar lahan masyarakat Poktan UBM Tumbit Melayu agar bisa diproses secara adil dan benar sesuai kajian para pakar hukum dan pihak majelis hakim dapat mengambil keputusan seadil – adilnya serta bisa membuat pertimbangan dalam permasalahan ini. “Semoga yang mulia majelis hakim yang menangani kasus ini bisa bersikap adil, kemana lagi kami mencari keadilan kalau tidak di pengadilan ini, semoga penegak hukum di negeri ini masih menanamkan Pancasila di hati mereka terutama sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pintanya. Senada, Ketua Ormas Permada Anton berharap kepada yang mulia majelis hakim di dalam sengketa lahan antara masyarakat dan PT Berau Coal agar bisa cepat di selesaikan, dan mereka juga berharap agar perusahaan untuk membayar hak masyarakat yang sudah di dzoliminnya selama puluhan tahun. Hingga berita ini diturunkan pihak PT Berau Coal masih enggan memberikan jawaban.

Tangani Jalan Licin di Timbau, Damkar Kukar Bersihkan Tumpahan Oli Depan Richeese Factory

Dorong Kemandirian Pangan, Camat Samboja Perkuat Program Ketahanan dan Perikanan

Damayanti Kecam Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan UNMUL: Tindakan Ini Merusak Dunia Akademik

Bursa Ketua SMSI Kaltim Memanas, Indra Teguh Nyatakan Diri Siap Perjuangkan Media Daerah

Tag: IKN

Daerah, DPRD Prov KaltimMaret 3, 2025Maret 9, 2025

Rudy Mas’ud dan Seno Aji Tegaskan Gratispol Siap Laksanakan

Zonaikn.com, Samarinda – Perdana hadir dalam Rapat Paripurna ke-8 yang digelar oleh DPRD Provinsi Kalimantan […]

Daerah, Kutai KartanegaraFebruari 19, 2025

Operasi Pasar LPG 3 Kg di Tenggarong Diserbu Warga

Zonaikn.com, Kukar – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan harga yang semakin melambung menjadi keluhan […]

Daerah, DPRD Prov KaltimJuli 20, 2024Juli 21, 2024

DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke – 19

Zonaikn.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar agenda Rapat […]

Daerah, DPRD Prov KaltimJuni 27, 2024Juni 29, 2024

DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke 17

Zinaikn.com, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) Ke – 17 […]

Daerah, SamarindaJuni 26, 2024

Soal PUS, KPU Kota Samarinda Siapkan Tim Medis.

Zonaikn.com, Samarinda – Perhitungan Ulang Suara (PUS) atas perselisihan suara calon legislatif DPR RI Daerah […]

OpiniJuni 23, 2024Juni 23, 2024

TAPERA : KEBERADAAN DAN TANTANGAN DALAM PRESPEKTIF KEADILAN SOSIAL

Zonaikn.com, OPINI – Negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan […]

Advertorial, Daerah, PariwaraJuni 22, 2024

Optimis Temukan Dampak Positif, Pemprov Kaltim Buka Peluang Kerja Sama Sister Province Dengan Provinsi Anhui.

Zonaikn.com, Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik beserta jajaran Pemerintah Provinsi […]

Advertorial, DPRD Prov Kaltim, IKNJuni 1, 2024Juni 23, 2024

Jahidin Gelar Dialog Rakyat Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Zonaikn.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kaltim daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda H. Jahidin menggelar […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.