Zonaikn.com, PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, kembali menyoroti ketimpangan antara kontribusi daerah penghasil sumber daya alam dengan manfaat yang diterima daerah.
Syahrudin menilai pemerintah pusat perlu melihat kembali skema pembagian hasil sumber daya alam, khususnya daerah yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Ia menyebut PPU dan Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam berupa minyak, batu bara dan komoditas lainnya yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Hasil bumi saya, minyak, batu bara dan lain sebagainya itu sudah kita berikan. APBN hampir Rp50 triliun kita sumbang ke sana. Tapi yang kembali berapa?” kata Syahrudin.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat dirinya mempertanyakan apakah porsi yang diterima daerah sudah sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
Ia menilai daerah penghasil membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Saya merasa ini tidak adil. Yang diambil ke sana besar, gas dan minyak bumi kita sumbangkan setiap tahun, tetapi yang kembali ke daerah tidak sebanding,” ujarnya.
Syahrudin juga menyinggung persoalan realisasi dana bagi hasil (DBH) yang menurutnya belum sesuai dengan harapan daerah.
Ia mencontohkan adanya pembayaran yang dinilai hanya sebagian dari total yang seharusnya diterima.
“Harusnya kemarin kita dibayar 50 persen, sekitar Rp400 miliar sampai Rp450 miliar. Tetapi yang dibayarkan cuma sekitar Rp200 miliar lebih. Hanya 30 atau 40 persen dari total realisasi,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi daerah penghasil dalam menentukan kebijakan fiskal.
Menurutnya, pembangunan di daerah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD ketika kontribusi daerah terhadap penerimaan nasional cukup besar.
Syahrudin juga membandingkan kondisi daerah dengan sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang menurutnya telah memiliki infrastruktur lebih siap.
“Walaupun kecil, tetapi infrastrukturnya di daerah-daerah Pulau Jawa sudah siap semua. Sementara kita yang memberikan hasil besar masih tertinggal jauh,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar kebijakan pusat terhadap daerah penghasil sumber daya alam mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kondisi riil masyarakat di daerah. (Adv/Lln)
