Sariman Ingatkan Aspek Hukum Penggunaan Modal Perumda

Sariman, Anggota DPRD PPU. ( Zonaikn/Ist)

Zonaikn.com, Penajam – Rencana pemanfaatan kembali dana yang berkaitan dengan penyertaan modal Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) perlu dilakukan secara hati-hati. 

Anggota DPRD PPU, Sariman, mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan seluruh mekanisme penggunaan dana memiliki dasar hukum yang jelas.

Bacaan Lainnya

Dana tersebut berkaitan dengan penyertaan modal untuk kegiatan usaha penggilingan padi atau rice milling yang sebelumnya bermasalah dan menjadi bagian dari proses hukum.

Dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, dana yang nantinya dikembalikan ke kas daerah disebut berpeluang diarahkan kembali untuk mendukung pengembangan usaha Perumda Benuo Taka.

Sariman menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembangan perusahaan daerah.

Namun, ia menekankan bahwa penggunaan dana untuk kegiatan usaha yang berbeda dari peruntukan sebelumnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Dari sisi hukum harus hati-hati. Jangan sampai ini mengalihkan, nanti bermasalah lagi. Harus jelas payung hukumnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana usaha Perumda Benuo Taka ke depan mengalami perubahan. Jika sebelumnya berfokus pada kegiatan penggilingan padi, kini pemerintah daerah membahas peluang pengembangan melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan bidang usaha lainnya.

Perubahan arah bisnis tersebut membuat mekanisme penggunaan modal perlu dicermati. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan pengembalian dan pemanfaatan dana dilakukan sesuai prosedur.

Sariman juga menilai perlu ada perencanaan bisnis yang menjadi dasar penggunaan modal. Dokumen tersebut harus menjelaskan jenis usaha yang akan dijalankan, kebutuhan pembiayaan, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin muncul.

Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan pemaparan mengenai rencana tersebut agar dapat memberikan masukan sebelum pengembangan usaha dilaksanakan.

Ia berharap pemerintah daerah tidak terburu-buru menggunakan dana sebelum seluruh persyaratan administrasi dan hukumnya dipastikan terpenuhi.

Baca juga :  Jamaluddin Ingatkan Sistem Punggawa Nelayan Perlu Diperhatikan

“Jangan sampai persoalan yang sama ini muncul lagi,” tegasnya.

Sariman menilai kehati-hatian menjadi penting agar pengelolaan perusahaan daerah ke depan dapat berjalan lebih baik. Dengan kepastian hukum dan perencanaan bisnis yang matang, dana yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa menimbulkan persoalan baru. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *