Sariman Soroti Sisa Kewajiban Gaji Eks Karyawan Perumda

Anggota DPRD PPU Sariman. (Zonaikn/Ist)

Zonaikn.com, Penajam – Kewajiban pembayaran gaji mantan karyawan Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi catatan yang perlu diselesaikan. 

Anggota DPRD PPU, Sariman, menyebut berdasarkan data yang dibahas dalam evaluasi, masih terdapat kewajiban pembayaran sekitar Rp900 juta.

Bacaan Lainnya

Persoalan tersebut berkaitan dengan total kewajiban sebelumnya yang disebut mencapai lebih dari Rp1,1 miliar hingga Rp1,2 miliar.

Sebagian pembayaran telah direalisasikan pada masa kepemimpinan direktur sebelumnya. Namun, masih terdapat sisa yang belum terselesaikan.

Sariman mengatakan, persoalan gaji eks karyawan memang belum dibahas secara terperinci dalam evaluasi terakhir. Meski demikian, kewajiban tersebut tetap masuk dalam catatan yang perlu mendapat perhatian.

“Tidak kita bahas detail, tapi memang ada dalam catatan itu masih Rp900-an juta yang belum dibayar,” ujarnya.

Ia menilai, persoalan kewajiban perusahaan harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Perumda Benuo Taka. Selain membahas rencana pengembangan usaha, pemerintah daerah juga perlu memastikan persoalan yang masih tertinggal mendapatkan penyelesaian.

Menurutnya, pergantian direktur tidak boleh membuat kewajiban perusahaan terhadap pihak lain terabaikan. Pimpinan baru nantinya perlu memahami kondisi keuangan perusahaan, termasuk tanggungan yang belum diselesaikan.

Sariman juga memberikan apresiasi terhadap perbaikan administrasi perusahaan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Salah satu capaian yang disampaikan adalah laporan keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, terdapat upaya pengurangan kewajiban pajak perusahaan melalui kebijakan pengampunan pajak. Namun, ia menilai masih adanya kewajiban pembayaran kepada eks karyawan harus tetap menjadi perhatian.

Ia berharap pemerintah daerah dan manajemen Perumda dapat melakukan pendataan secara jelas mengenai nilai kewajiban, pihak penerima, serta tahapan penyelesaiannya.

Baca juga :  Sujiati Menilai RSUD PPU Lebih Vital dari RSUD Sepaku

Dengan begitu, proses pembenahan perusahaan daerah tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis baru, tetapi juga memastikan tanggung jawab yang masih tersisa dapat dituntaskan. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *