Syahrudin Dorong Pengawasan Tambang Lebih Dekat ke Daerah

Tambang. (Zonaikn/Ist)

Zonaikn.com, Penajam – Pengawasan aktivitas pertambangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai perlu diperkuat agar potensi dampak lingkungan dapat ditangani sejak dini. 

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memantau aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayahnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Syahrudin, kebijakan perizinan dan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan yang berada di tingkat lebih tinggi perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang mampu menjangkau kondisi lapangan secara langsung.

“Pengawasan itu tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif,” bebernya, Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan secara berkala diperlukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun lingkungan.

“Pengawasannya harus di daerah. Tidak bisa pemerintah pusat mengawasi apa yang ada di daerah secara langsung,” ujarnya.

Syahrudin mengatakan, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi wilayah dan masyarakat.

Karena itu, keberadaan petugas pengawas di daerah dinilai dapat membantu mendeteksi lebih awal apabila terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ia juga menyinggung perlunya penguatan kembali perangkat pengawasan di tingkat kabupaten/kota, termasuk melalui keberadaan instansi teknis yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan dan kehutanan.

“Harus ada pengawasan yang lebih dekat. Kalau ada Dinas Pertambangan di daerah, pemantauannya juga lebih dekat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah kerap menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan dampak ketika terjadi persoalan lingkungan, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, kewenangan pengawasan terhadap sejumlah sektor berada di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Baca juga :  Bijak Soroti Keterbatasan Layanan Perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas

Syahrudin menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia berharap sistem pengawasan dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Ketika terjadi bencana, beban pertama ada di daerah. Maka pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak juga harus diperhatikan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap kesesuaian aktivitas eksploitasi dengan izin dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat membantu mencegah pelanggaran serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Syahrudin berharap pemerintah terkait dapat memperkuat koordinasi dan menempatkan pengawasan lapangan sebagai bagian penting dalam tata kelola pertambangan.

“Jika pengawasannya lebih efektif, aktivitas pertambangan di PPU diharapkan dapat berjalan sesuai aturan sekaligus meminimalkan dampak yang harus ditanggung masyarakat,” tandasnya. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *