Bijak Soroti Keterbatasan Layanan Perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas

Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani. (Zonaikn/Ist)

Zonaikn.com, Penajam – Pemenuhan fasilitas ramah disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih membutuhkan perhatian serius. Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas perlu ditingkatkan, termasuk di lingkungan perpustakaan daerah.

Menurutnya, perpustakaan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat seharusnya mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pengunjung untuk memperoleh informasi dan mengakses bahan bacaan.

Bacaan Lainnya

Ia mengakui secara umum fasilitas perpustakaan PPU sudah cukup baik. Namun, apabila dilihat dari kebutuhan kelompok penyandang disabilitas, masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, baik dari sisi koleksi buku maupun sarana pendukung.

“Kalau kita mau bicara secara khusus di perpustakaan, memang masih butuh pelayanan lebih untuk teman-teman disabilitas,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).

Bijak menegaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di perpustakaan.

PPU telah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas yang mengatur kewajiban penyediaan fasilitas ramah disabilitas pada kantor pelayanan, baik milik pemerintah maupun swasta.

Karena itu, implementasi regulasi tersebut perlu terus didorong agar tidak berhenti sebatas aturan tertulis.

Ia mencontohkan kondisi gedung DPRD PPU yang juga belum sepenuhnya memiliki fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.

Bahkan, masyarakat yang ingin mengikuti rapat di lantai tiga masih menghadapi kendala akses karena belum tersedia lift maupun sarana pendukung lainnya.

“Bagaimana kalau masyarakat disabilitas yang mengikuti rapat di lantai tiga? Kita tidak punya lift, kemudian tangga yang mendukung juga belum punya,” jelasnya.

Bijak memahami keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Baca juga :  Jamaluddin Nilai Koperasi Masyarakat Berpotensi Tambah PAD

Meski demikian, ia berharap penyediaan fasilitas dapat dilakukan secara bertahap dengan menentukan skala prioritas.

Menurutnya, kantor pelayanan yang memiliki intensitas kunjungan masyarakat tinggi, seperti rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kepolisian, serta Samsat, perlu menjadi perhatian awal.

Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan peluang anggaran yang tersedia untuk mempercepat pemenuhan fasilitas tersebut.

“Dengan begitu, penyandang disabilitas dapat memperoleh akses pelayanan publik yang lebih setara dan nyaman,” tutupnya. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *