Desa Rintik Masuk Nominasi Antikorupsi, Bijak Harap Jadi Inspirasi

Desa Rintik PPU. (Zonaikn/Ist)

Zonaikn.com, Penajam – Masuknya Desa Rintik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam nominasi desa antikorupsi tingkat provinsi mendapat apresiasi dari Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani.

Ia menilai pencapaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam membangun pelayanan yang transparan dan berintegritas.

Bacaan Lainnya

Menurut Bijak, keberadaan desa yang masuk nominasi antikorupsi dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih, PPU sebelumnya juga telah memiliki desa yang menjadi rujukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan antikorupsi.

Ia menyebut pengalaman Desa Tengin Baru dapat menjadi pembelajaran bagi Desa Rintik maupun desa lainnya dalam memperkuat sistem pelayanan publik.

“Bagus. Artinya ada desa yang bisa menjadi rujukan, sebagai contoh pelayanan antikorupsi,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).

Bijak berharap capaian tersebut tidak hanya dipandang sebagai prestasi administratif, tetapi mampu mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan desa.

Menurutnya, penerapan prinsip antikorupsi perlu diwujudkan melalui pelayanan yang terbuka, prosedur yang jelas, serta pengelolaan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar budaya antikorupsi tidak hanya diterapkan oleh aparatur desa, tetapi turut dipahami dan didukung warga.

“Minimal juga edukasi kepada masyarakat sekitar, yang nantinya akan meluas,” katanya.

Ia menilai semakin banyak desa yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, semakin besar pula peluang terbentuknya budaya antikorupsi di tingkat masyarakat.

Bijak berharap Desa Rintik dapat mempertahankan kualitas pelayanan dan memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan dalam program tersebut.

Baca juga :  Jamaluddin Dukung Rumah Adat Jadi Warisan Budaya

Ia juga mendorong desa-desa lainnya menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan masing-masing.

“Harapannya makin lama budaya antikorupsi ini makin mengakar di desa-desa,” tuturnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang dapat dipercaya masyarakat. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *