Zonaikn.com, Penajam – Penyelesaian persoalan tapal batas desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu pekerjaan yang didorong DPRD untuk segera dituntaskan.
Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menegaskan penyelesaian batas wilayah harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai target yang telah ditetapkan.
Menurut Bijak, persoalan batas wilayah yang belum terselesaikan berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat apabila tidak segera mendapatkan kepastian.
“Pemerintah perlu memastikan seluruh proses kajian dan penetapan batas dilakukan secara cermat,” jelasnya, Minggu (15/11/2026).
Ia menyebut sebelumnya terdapat persoalan batas wilayah di kawasan Saloloang yang sempat menjadi pembahasan.
Dalam prosesnya, DPRD meminta agar persoalan tersebut dikaji kembali dengan mempertimbangkan tahapan penyusunan peraturan bupati mengenai batas wilayah.
“Kemarin kita minta kembalikan kepada teman-teman untuk dikaji ulang,” ujarnya.
Bijak menjelaskan, pembahasan tapal batas perlu diselaraskan dengan proses penyusunan regulasi yang saat ini sedang berjalan. Hal tersebut penting agar penyelesaian satu persoalan tidak menghambat tahapan penataan batas wilayah secara keseluruhan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap mendorong seluruh persoalan batas wilayah yang masih tersisa dapat diselesaikan sesuai target.
“Dorongan kami dari DPRD, penyelesaian tapal batas harus tetap selesai,” tegasnya.
Ia menyebut target penyelesaian seluruh tapal batas telah diarahkan pada Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, koordinasi antara bagian pemerintahan, perangkat daerah terkait, dan pihak lainnya perlu diperkuat.
Bijak berharap pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi terhadap seluruh wilayah yang masih memiliki persoalan batas.
Dengan begitu, setiap permasalahan dapat ditangani berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurutnya, kepastian batas administrasi penting untuk mendukung tertib pemerintahan sekaligus menghindari potensi konflik antarmasyarakat maupun antarpemerintahan wilayah.
“Kita berharap, proses penyelesaian dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada satu lokasi yang sempat menjadi perhatian publik,” tandasnya. (Adv)








