Zonaikn.com, Penajam – Pengurangan alokasi anggaran untuk pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani.
Ia menilai perubahan kemampuan keuangan desa perlu disikapi dengan perencanaan yang matang agar pelayanan dan program pembangunan di tingkat desa tetap berjalan.
Bijak menanggapi keluhan sejumlah pemerintah desa terkait penurunan alokasi anggaran yang diterima.
Ia menyebut besaran anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp25 miliar kini disebut berkurang menjadi sekitar Rp9 miliar.
Menurutnya, pengurangan tersebut tentu memberikan tantangan bagi pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program.
Namun, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya besaran penurunannya, melainkan bagaimana kemampuan desa menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang tersedia.
“Kalau mau mengeluh pasti. Pertanyaannya sekarang itu apakah mereka mampu survive?” ujarnya, Sabtu (15/11/2026).
Bijak mengatakan kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan situasi efisiensi anggaran yang pernah dialami pemerintah daerah.
Saat itu, kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian cukup besar, sehingga seluruh perangkat pemerintahan harus melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan.
Ia menilai pemerintah desa juga perlu mulai melakukan evaluasi terhadap prioritas belanja. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus menjadi perhatian utama agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan dasar.
Meski demikian, Bijak mengingatkan bahwa persoalan pembiayaan desa tetap membutuhkan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Sumber pendanaan pemerintahan desa tidak hanya berasal dari satu pos anggaran,” tuturnya.
Karena itu, ia menilai diperlukan perhitungan yang cermat sebelum menentukan kebijakan pengalokasian anggaran ke depan.
Bijak juga berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai skema pembiayaan desa agar pemerintah desa memiliki kepastian dalam menyusun program kerja.
Menurutnya, kemampuan desa untuk bertahan menghadapi perubahan anggaran sangat bergantung pada ketepatan menentukan prioritas dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Ia berharap pembahasan anggaran dapat menghasilkan keputusan yang tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di seluruh desa di PPU. (Adv)








