Zonaikn.com, PENAJAM – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya terlihat dari antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Harga BBM yang melonjak di tingkat pengecer juga menjadi perhatian DPRD PPU.
Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap distribusi BBM hingga ke tingkat masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan harga BBM.
Namun, koordinasi dengan pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
“Yang menjadi keluhan masyarakat justru di tingkat pengecer. Harganya bisa jauh lebih tinggi, itu yang menurut kami perlu ada pengaturan,” ujar Bijak, Selasa (1/9).
Ia menyebut harga BBM yang seharusnya berada di kisaran Rp13 ribu per liter dapat meningkat menjadi sekitar Rp15 ribu hingga Rp16 ribu ketika dibeli melalui pengecer.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin membebani masyarakat yang tidak memiliki banyak pilihan ketika pasokan BBM di SPBU terbatas atau harus menghadapi antrean panjang.
Karena itu, Bijak mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang secara khusus dapat mengawasi persoalan BBM di PPU. Pengawasan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar SPBU, tetapi juga melihat rantai distribusi hingga tingkat pengecer.
“Harapan kita tentu kondisi ini bisa diperbaiki. Sangat disayangkan daerah penghasil, tetapi masih menghadapi persoalan seperti ini. Saya kira perlu ada satgas yang lebih fokus menangani masalah tersebut,” katanya.
Menurut Bijak, keberadaan satgas juga dapat menjadi wadah koordinasi berbagai instansi dalam menangani persoalan antrean, distribusi hingga potensi penyimpangan di lapangan.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan BBM tidak terus berulang dan masyarakat mendapatkan akses bahan bakar dengan harga serta distribusi yang lebih wajar.
“Kami mendorong pemerintah daerah mengambil langkah-langkah serius. Nanti teknisnya tentu pemerintah yang lebih memahami, tetapi harapan kami persoalan antrean maupun harga BBM ini bisa segera ditangani,” pungkasnya. (Adv/Lln)
