DPRD PPU Ungkap Solar Subsidi Bersiap Kembali ke Sepaku

Teks foto: Penyaluran solar subsidi di Sepaku akan kembali diberlakukan.

Zonaikn.com, PENAJAM – Penyaluran Solar bersubsidi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diproyeksikan kembali berjalan pada triwulan III 2026.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan pengaktifan kembali penyaluran Solar subsidi menjadi perhatian karena kebutuhan BBM masyarakat di Sepaku cukup tinggi, khususnya bagi pengemudi kendaraan angkutan yang mendukung aktivitas di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bacaan Lainnya

“Yang dimohonkan adalah supaya BBM bersubsidi yang ada di Sepaku segera diaktifkan kembali,” ujar Syahrudin, Selasa (1/9).

Menurutnya, penghentian penyaluran Solar subsidi di SPBU Pemaluan sebelumnya berkaitan dengan persoalan antrean panjang yang terjadi ketika kawasan IKN mendapat kunjungan Presiden Joko Widodo.

Dampaknya, masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi yang memiliki harga lebih tinggi.

Pihaknya juga mendapat informasi bahwa pengajuan untuk mengaktifkan kembali penyaluran Solar bersubsidi telah diproses.

Pengajuan tersebut juga disebut telah disampaikan Pemerintah Kabupaten PPU kepada Pertamina Patra Niaga.

“Ternyata permohonan itu memang sudah diproses oleh Pak Bupati ke Pertamina Patra Niaga. Sudah disampaikan bahwa pada triwulan ketiga tahun ini akan diaktifkan kembali,” jelasnya.

Syahrudin menilai pengaktifan kembali Solar subsidi perlu dibarengi dengan pengawasan distribusi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak kembali menimbulkan persoalan antrean.

Selain persoalan di Sepaku, DPRD PPU juga mendorong adanya evaluasi terhadap kuota BBM di tingkat kabupaten.

Menurutnya, kebutuhan BBM di PPU terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas kendaraan.

Konsumsi tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga kendaraan dari luar daerah yang melintas maupun beraktivitas di wilayah PPU.

Baca juga :  Ribuan ASN di IKN Belum Terdata, DPRD PPU Lihat Potensi bagi Pendapatan Daerah

“Kebutuhan BBM di PPU tidak hanya dipengaruhi jumlah penduduk setempat, tetapi juga tingginya mobilitas masyarakat dari berbagai daerah, sehingga kami minta agar kuota BBM itu ditambah,” pungkasnya. (Adv/Lln)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *