Zonaikn.com, JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mengingatkan pemerintah agar proses lelang empat wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) di kawasan Indonesia Timur tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan investasi. Pemerintah harus memastikan pengelolaan sumber daya migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil.
Empat wilayah kerja yang ditawarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut meliputi WK Namori, WK Cerera, WK Areca-Bruni, dan WK South Tanimbar. Keempat blok migas ini dinilai memiliki potensi strategis dalam mendukung peningkatan produksi serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Syafruddin menyambut positif langkah pemerintah membuka peluang investasi di sektor hulu migas, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Namun, ia mengingatkan agar besarnya potensi sumber daya alam tersebut tidak justru berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
”Potensi migas yang ditawarkan di Indonesia Timur sangat besar, terutama blok gas Namori dan South Tanimbar. Kita mendukung upaya pemerintah menarik investasi global melalui skema yang fleksibel. Namun, kedaulatan energi dan kepentingan masyarakat daerah penghasil harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai daerah yang kaya sumber daya migas justru mengalami keterbatasan akses energi,” ujar Syafruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan penerapan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Menurutnya, hasil produksi migas harus mampu mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, terutama di wilayah sekitar kegiatan produksi.
Selain itu, keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah harus menjadi bagian dari komitmen utama setiap investor yang memperoleh hak pengelolaan wilayah kerja migas.
“Eksplorasi migas di laut dalam Indonesia Timur memang membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar. Namun, transfer teknologi kepada putra-putri daerah serta pelibatan pengusaha lokal harus menjadi bagian penting dari komitmen investor. Masyarakat setempat jangan hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Lebih lanjut, Syafruddin meminta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan seleksi secara ketat dan transparan terhadap calon investor.
Menurutnya, penilaian terhadap calon investor tidak boleh hanya bertumpu pada besaran penawaran investasi. Aspek kemampuan finansial, pengalaman operasional, penguasaan teknologi, serta keseriusan merealisasikan komitmen kerja harus menjadi pertimbangan utama.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan ruang bagi investor yang hanya berorientasi pada penguasaan aset tanpa kesungguhan melaksanakan kegiatan eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja.
”Kita tidak ingin blok-blok migas potensial ini jatuh ke tangan investor yang hanya mengejar kepentingan bisnis jangka pendek tanpa realisasi kegiatan di lapangan. Pemerintah harus memastikan setiap pemenang lelang memiliki kemampuan dan komitmen kerja yang jelas,” katanya.
Syafruddin menegaskan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal proses lelang empat wilayah kerja migas tersebut agar berlangsung transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.
”Pengelolaan sumber daya migas harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, investasi harus berjalan beriringan dengan kedaulatan energi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil,” pungkasnya.
