Zonaikn.com, Penajam – Sinkronisasi program pembangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mendorong agar forum tersebut memiliki mekanisme perencanaan yang terintegrasi dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurut Ishaq, program yang dilaksanakan melalui kontribusi perusahaan seharusnya tidak berjalan sendiri atau tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Karena itu, ia mengusulkan agar Forum TJSL juga mengakomodasi usulan pembangunan dari masyarakat melalui musyawarah di tingkat bawah. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut diselaraskan dengan hasil Musrenbang tingkat kabupaten.
“Forum TJSL itu kan dia juga melaksanakan namanya musyawarah rencana pembangunan pasca Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya, Rabu (18/11/2026).
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dan forum dapat membagi kebutuhan pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan.
Program yang menjadi kewenangan pemerintah dapat diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan kebutuhan lainnya bisa didukung melalui kontribusi perusahaan.
Ishaq menilai pembagian peran tersebut penting, terutama di tengah kondisi kebijakan fiskal yang menuntut pemerintah melakukan penyesuaian anggaran.
“Mana hal yang di-cover oleh pemerintah melalui APBD, mana yang melalui forum TJSL,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberadaan forum tidak boleh sekadar menjadi tempat berkumpulnya perusahaan untuk menyampaikan kegiatan sosial masing-masing. Lebih dari itu, forum harus mampu menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Ishaq juga mencontohkan daerah di Kalimantan Timur yang dinilai telah menjalankan forum TJSL secara efektif, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang.
Menurutnya, pengalaman daerah tersebut dapat menjadi referensi bagi PPU dalam membangun sistem pengelolaan yang lebih terarah.
Ia berharap pola perencanaan yang terintegrasi dapat diterapkan sehingga kontribusi perusahaan benar-benar melengkapi program pemerintah, bukan justru berjalan tanpa koordinasi.
Dengan demikian, potensi dukungan dunia usaha dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan di PPU.(Adv)








