Zonaikn.com, Penajam – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menyoroti pentingnya mekanisme pengelolaan kontribusi perusahaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Ia menilai perlu ada sistem yang jelas agar pelaksanaan program perusahaan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, apabila setiap perusahaan hanya menjalankan program masing-masing kemudian melaporkannya kepada forum, masih terdapat tantangan dalam memastikan kebenaran dan kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Ishaq mengusulkan agar program TJSL direncanakan melalui satu wadah bersama yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, perwakilan masyarakat, dan perusahaan.
“Bisakah terkontrol? Bisakah pertanyaannya bisakah kita kontrol?” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut bukan semata-mata untuk mengumpulkan seluruh dana perusahaan kemudian dikelola pemerintah.
Namun, forum harus menjadi wadah koordinasi yang memiliki perencanaan, prioritas kegiatan, serta pengawasan bersama.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program yang disusun dapat lebih mencerminkan kebutuhan di lapangan.
Perusahaan juga memiliki acuan yang jelas mengenai kegiatan yang perlu didukung agar kontribusinya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ishaq menegaskan bahwa pengelolaan forum tidak boleh hanya didominasi satu kelompok. Menurutnya, keterwakilan menjadi prinsip penting agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.
“Yang kami dorong itu terbentuknya itu dengan melibatkan DPRD, melibatkan perwakilan masyarakat. Jadi kontrol bersama,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan Forum TJSL harus disertai keterbukaan dalam menentukan program dan pelaksanaannya. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang direncanakan sekaligus mengawasi manfaat yang dihasilkan.
Ishaq berharap pembentukan mekanisme tersebut dapat menjadi langkah perbaikan dalam mengoptimalkan kontribusi dunia usaha di PPU. Terlebih, potensi perusahaan yang beroperasi di daerah dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan apabila dikoordinasikan secara tepat.
Ia ingin kontribusi perusahaan tidak hanya sebatas laporan kegiatan, tetapi benar-benar menghasilkan program yang terukur dan dirasakan masyarakat. (Adv)








