Zonaikn.com, PENAJAM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Di tengah kebijakan efisiensi, setiap belanja dinilai harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Anggota Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi I DPRD PPU, Roman Rading, mengatakan pemerintah perlu menata kembali prioritas belanja agar keterbatasan fiskal tidak berdampak pada pelayanan publik maupun program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran, mulai dari pemenuhan belanja wajib, evaluasi kembali kegiatan yang tidak mendesak hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat.
“Mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan alokasi pendanaan diprioritaskan pada belanja wajib dan pelayanan publik esensial ketimbang pengeluaran yang bersifat administratif atau kurang mendesak,” katanya, Kamis (10/9).
Roman meminta Pemkab PPU melakukan penyisiran terhadap program yang telah masuk dalam APBD. Kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak dapat dikurangi, sementara belanja modal tertentu yang masih memungkinkan untuk ditunda dapat dievaluasi kembali.
Menurutnya, ruang anggaran yang berhasil dihemat selanjutnya dapat diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk jaring pengaman sosial, kegiatan padat karya serta upaya pemulihan ekonomi.
Selain belanja pemerintah, Roman menilai kebijakan pengadaan barang dan jasa juga dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian lokal.
Produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha di daerah diharapkan mendapat ruang dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.
“Mengarahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah untuk menyerap produk lokal guna memastikan perputaran ekonomi di daerah tetap berjalan di tengah krisis,” terangnya.
Selain persoalan penganggaran, Fraksi PKS turut memberikan perhatian terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Roman meminta setiap rencana perubahan tarif tidak dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah. Dampak kebijakan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam proses penyusunannya.
“Setiap angka yang ditetapkan harus berdasar pada kajian yang matang agar dapat dipertanggungjawabkan. Kajian tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian tarif pajak dan retribusi mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kita,” ujar Roman.
Ia menilai kajian akademis yang komprehensif diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang kuat sebelum menetapkan perubahan kebijakan.
Data sosial dan ekonomi masyarakat, menurutnya, harus menjadi bagian dari pertimbangan agar kebijakan pajak dan retribusi tidak menimbulkan tekanan baru.
Terlebih, kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Karena itu, PKS meminta pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan apabila terdapat kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya yang harus ditanggung masyarakat.
“Fraksi PKS secara tegas meminta agar pemerintah daerah tidak melakukan kenaikan tarif yang dapat menambah beban bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv/Lln)
