Zonaikn.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama DPRD PPU turun langsung mengecek kondisi sejumlah fasilitas pelabuhan di wilayah Penajam, Selasa (18/8/2026).
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin didampingi Ketua DPRD PPU Raup Muin melakukan monitoring di Pelabuhan Speed dan Klotok Penajam serta Pelabuhan Speed di kawasan Pelabuhan Pertamina Hulu.
Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas penumpang, mekanisme tiket, hingga pemanfaatan area parkir menjadi bagian yang diperiksa dalam kegiatan tersebut.
Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan, setiap fasilitas yang digunakan masyarakat harus memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas. Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak muncul persoalan di kemudian hari.
“Kita lihat ada yang menggunakan fasilitas di sini, termasuk aktivitas di area pelabuhan yang berbaur dengan masyarakat. Kalau memang ada penggunaan fasilitas, tentu harus jelas mekanismenya,” ujar Raup.
Ia juga meminta informasi mengenai aktivitas pembayaran tiket maupun akses masyarakat ke kawasan pelabuhan tidak langsung disimpulkan tanpa terlebih dahulu melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
Raup menegaskan, apabila nantinya ditemukan indikasi pungutan yang tidak sesuai aturan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
“Kita tidak boleh langsung mengatakan seseorang membayar atau tidak membayar. Fakta di lapangan yang harus dicek. Kalau memang ada dugaan pungli atau hal-hal yang tidak sesuai, nanti aparat bisa turun untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Selain sistem tiket, penggunaan lahan parkir juga menjadi perhatian. DPRD menilai aktivitas kendaraan di kawasan pelabuhan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas daerah sehingga perlu dipastikan mekanisme kontribusinya.
“Kalau lewat itu kan mobilnya parkir di situ. Nah, itu ada kontribusinya. Ini yang juga perlu kita lihat dan pastikan pengelolaannya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengatakan monitoring tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan fasilitas transportasi masyarakat dikelola secara tertib.
Menurutnya, berbagai persoalan yang ditemukan dalam peninjauan akan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kita ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Kalau ada persoalan terkait pelayanan, tiket, penggunaan fasilitas maupun pengelolaannya, tentu harus kita cek bersama dan dicarikan solusi. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujar Abdul Waris.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan fasilitas publik, termasuk apabila terdapat penerimaan atau kontribusi yang menjadi hak pemerintah daerah.
“Yang menjadi hak daerah harus jelas, begitu juga dengan pelayanan kepada masyarakat harus berjalan dengan baik. Kita tidak ingin ada pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegasnya.
Monitoring tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemkab PPU dan DPRD untuk mengevaluasi pengelolaan kawasan pelabuhan, termasuk aspek pelayanan, fasilitas, tiket, parkir dan potensi penerimaan daerah.
“Kita harapkan pelabuhan ini bisa dikelola dengan baik, tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah,” pungkasnya. (And)
